arrow
arrow

Jenis Nomor Tahun Tentang Tautan Dokumen Elektronik
Undang-Undang 21 1957 MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 87) SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 74 1957 PENCABUTAN "REGELING PO DE STAAT VAN OORLOG EN BELEG" DAN PENETAPAN "KEADAAN BAHAYA" File
Undang-Undang 75 1957 VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA File
Undang-Undang 73 1957 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 File
Undang-Undang 72 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 71 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954 TENTANG NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MATSCHAPPIJ N.V. (B.V.M.) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 67 File
Undang-Undang 70 1957 PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK MESIR File
Undang-Undang 69 1957 PERSETUJUAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA File
Undang-Undang 68 1957 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN AFGHANISTAN File
Undang-Undang 67 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 66 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XVII (PERUSAHAAN PRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 65 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 64 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XV (PERUSAHAAN BATUBARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 63 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XIV (PERUSAHAAN BATUBARA UMBILIN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 62 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 61 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 60 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XI (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 59 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 58 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 57 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 56 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 55 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 54 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 53 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 52 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 51 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 50 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 49 1957 PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 48 1957 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 47 1957 PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 46 1957 PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTRIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 45 1957 PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 44 1957 PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 43 1957 PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 42 1957 PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 41 1957 PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 40 1957 PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 39 1957 PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTRIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 38 1957 PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTRIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 37 1957 PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTRIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 36 1957 PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 35 1957 PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 34 1957 PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 33 1957 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 32 1957 PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 31 1957 PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 File
Undang-Undang 30 1957 PEMBEBASAN SAUDARA UNTUNG DARI PENGGANTIAN UANG File
Undang-Undang 29 1957 PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN File
Undang-Undang 28 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 78) TENTANG "MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA", SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 27 1957 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAK File
Undang-Undang 26 1957 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN File
Undang-Undang 25 1957 PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGARAN DASAR DARI BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL File
Undang-Undang 24 1957 PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA File
Undang-Undang 23 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1955) TENTANG PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PDA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVEN WET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 22 1957 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN File
Undang-Undang 20 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XVI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 19 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XIV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 18 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XIII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 17 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 16 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 15 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN X DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 14 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 13 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 12 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 11 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 10 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 9 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 8 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IVA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 7 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 6 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN III DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 5 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN II DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 4 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 File
Undang-Undang 3 1957 PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1953); (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 40) File
Undang-Undang 2 1957 PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK JAUH File
Undang-Undang 1 1957 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH File
Undang-Undang 35 1956 PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR File
Undang-Undang 34 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955 TENTANG PEMBERHENTIAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 51)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 33 1956 PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN PEMBEBASAN BEA METERAI, PAJAK PENDAPATAN DAN PAJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN File
Undang-Undang 32 1956 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH, YANG BERHAK MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI File
Undang-Undang 31 1956 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 24) SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 30 1956 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 76 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO.151) File
Undang-Undang 29 1956 PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN File
Undang-Undang 28 1956 PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN File
Undang-Undang 27 1956 MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP BEA-MASUK File
Undang-Undang 26 1956 KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) File
Undang-Undang 25 1956 PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR File
Undang-Undang 24 1956 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA File
Undang-Undang 23 1956 PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE File
Undang-Undang 22 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 21 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 20 1956 PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921") File
Undang-Undang 19 1956 PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH File
Undang-Undang 18 1956 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA File
Undang-Undang 17 1956 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487) File
Undang-Undang 16 1956 PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO. 517) File
Undang-Undang 15 1956 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT File
Undang-Undang 14 1956 PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN File
Undang-Undang 13 1956 PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR File
Undang-Undang 12 1956 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH File
Undang-Undang 11 1956 PEMBELANJAAN PENSIUN File

 

PENGADILAN NEGERI BAJAWA
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16